Di halaman ini
Peraturan tentang organisasi dinas
- Peraturan Bupati Indramayu Nomor 158 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Indramayu, ditetapkan 30 Agustus 2024 dan berlaku mulai 2025. Peraturan ini mengatur kedudukan, tugas, fungsi, dan susunan dinas, dan mencabut Peraturan Bupati Nomor 77 Tahun 2022.
- Peraturan Bupati Indramayu Nomor 91 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja UPTD pada dinas ini; UPTD yang ada tetap menjalankan tugasnya (Pasal 25 Perbup 158/2024).
- Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, yang menjadi dasar penyederhanaan struktur.
- Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 33 Tahun 2016 tentang pedoman nomenklatur perangkat daerah di bidang pemuda dan olahraga.
Peraturan tentang pelayanan publik dan pengaduan
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik.
- Peraturan Menteri PANRB Nomor 62 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N-LAPOR!).
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
Peraturan tentang aparatur dan pemerintahan digital
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara.
- Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
Peraturan sektor
Bidang kerja dinas juga dipandu undang-undang sektor:
- Undang-Undang tentang Kepariwisataan, yang mengatur destinasi, usaha, dan pemasaran pariwisata.
- Undang-Undang tentang Kepemudaan, yang mengatur pelayanan kepemudaan dan kepeloporan.
- Undang-Undang tentang Keolahragaan, yang mengatur pembinaan dan pengembangan olahraga.
- Undang-Undang tentang Ekonomi Kreatif, yang mengatur pengembangan pelaku dan ekosistem kreatif.
- Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah, yang menjadi dasar pembagian urusan antara pusat, provinsi, dan kabupaten.
Kaitan dengan program dinas
| Peraturan | Dipakai untuk |
|---|---|
| Perpres 76/2013 dan Permen PANRB 62/2018 | Rancangan sistem pengaduan, termasuk pemisahan aduan di luar kewenangan agar dialihkan ke SP4N-LAPOR! |
| UU 25/2009 | Standar pelayanan, SLA, dan evaluasi kinerja penyelenggara pelayanan |
| UU 20/2023 | Disiplin dan kode etik aparatur, sistem merit |
| Perpres 95/2018 | Kesiapan aplikasi untuk pindah ke server pemerintah daerah |
| UU 14/2008 | Layanan Informasi Publik |
Pengesahan SOP
Aturan internal yang mengikat pengelolaan aduan, yaitu surat keputusan Kepala Dinas tentang tim pengelola dan SOP penanganan aduan, disusun sebagai bagian dari Tahapan SI-BERANI. Rincian tahapnya ada di halaman itu.
Cara membaca daftar ini
Peraturan di atas disusun dari yang paling dekat dengan kerja sehari-hari sampai yang paling umum. Peraturan bupati menentukan siapa mengerjakan apa di dalam dinas. Undang-undang dan peraturan presiden menentukan standar yang harus dipenuhi seluruh penyelenggara layanan publik. Peraturan sektor menentukan apa yang dimaksud dengan destinasi, usaha pariwisata, pembinaan pemuda, dan pembinaan olahraga.
Hierarki singkat
| Tingkat | Fungsi | Contoh |
|---|---|---|
| Undang-undang | Menetapkan hak, kewajiban, dan kewenangan | Pelayanan publik, keterbukaan informasi, aparatur sipil negara |
| Peraturan presiden dan menteri | Menjabarkan tata cara dan pedoman | Pengelolaan pengaduan, sistem pengaduan nasional, pemerintahan berbasis elektronik |
| Peraturan daerah | Mengatur urusan khas daerah | Pembentukan dan susunan perangkat daerah |
| Peraturan bupati | Menjabarkan organisasi dan tata kerja | Organisasi dan tata kerja Dispara |
| Keputusan kepala dinas | Mengatur teknis internal | Tim pengelola aduan dan SOP |
Mengapa rujukan hukum perlu disebut
Setiap layanan yang menyentuh uang, data, atau hak warga membutuhkan dasar yang bisa diperiksa. Tarif retribusi di destinasi, misalnya, harus mengikuti ketentuan daerah. Pengelolaan data pelapor harus mengikuti prinsip kerahasiaan. Dasar hukum yang jelas membuat warga dapat menagih dan petugas dapat bekerja dengan tenang.
Memeriksa peraturan terbaru
Peraturan dapat diubah atau dicabut. Sebelum mengutip dalam dokumen formal, periksa status terbaru pada portal peraturan resmi, lalu periksa apakah ada perubahan atau peraturan pelaksana yang lebih baru. Bila menemukan perbedaan dengan daftar di situs ini, sampaikan lewat Kontak dan Lokasi agar daftar diperbarui.